Dana Desa Dipakai Plesiran Pola Korupsi Dengan Alih alih pelatihan.

Faktual.News Empat Lawang. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Wahyu Widada mengungkapkan pola korupsi yang kerap terjadi di lingkungan Pemerintah Desa.

Dia menyebut ada dana desa yang dikumpulkan, lalu dipakai untuk berlibur ke suatu tempat dengan dalih studi banding entah itu melalui instansi Polri atau Kejaksaan.

“Dana desa dikumpulkan untuk plesiran, untuk Seolah-olah studi banding ke suatu tempat. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan,” kata dia di acara Badan Pembina Hukum Nasional Kemenkumham dalam tema ‘Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi’.

Wahyu tidak menampik hal tersebut bisa saja terjadi karena pemahaman minim para pejabat desa terkait peruntukan penggunaan Dana Desa.

Oleh karena itu, Polri melalui Bhabinkamtibmas terus berupaya memberikan pendampingan di setiap penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan data milik Polri, tren kasus korupsi hampir terjadi di seluruh level tingkatan pejabat publik. Mulai dari tingkatan terendah seperti Kepala Desa hingga level pemerintah seperti Menteri.

“Pelaksanaan tindak pidana korupsi ini trennya semakin banyak, dilakukan dari tingkat paling bawah sampai juga tinggi,” kata dia.

Tren perilaku korupsi juga terjadi hampir diseluruh sektor termasuk swasta seperti dalam bidang olahraga. Contohnya merupakan tindakan match fixing dalam pertandingan sepak bola.

“Dengan ada perkembangan teknologi di era globalisasi ini membuat modus korupsi semakin berkembang dan semakin sulit untuk dideteksi,”

Dari segi penegakan hukum, Wahyu menganggap ada potensi multitafsir terkait penegakan hukum korupsi dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 dengan UU Nomor 1 KUHP Tahun 2023.

Mengamati pernyataan ini ORMAS KINPROJAMIN beranggapan kalau selama ini yang terjadi di kabupaten empat Lawang sangat bertentangan dengan kenyataan.

Dimana setiap tahun nya kepala Desa diwajibkan untuk studi banding atau alasan pelatihan kesatu daerah yang terkadang pelaksanaan nya di ketua i oleh penegak hukum baik itu dari instansi Polri maupun instansi Kejaksaan.

Jadi kami selaku ormas pemerhati kebijakan pemerintah sangat menyayangkan kalau yang terjadi di kabupaten empat Lawang sanggat lah bertentangan dengan aturan yang ada dan pada prinsipnya aparat penegak hukum yang ada di kabupaten empat Lawang selalu mengunakan kesempatan untuk ikut menikmati uang Dana Desa dengan dalih pelatihan yg terkadang tidak ada manfaat nya sama sekali buat Desa.

By Uj.