Dewan Pers Pusat Soroti Kejadian Oknum Wartawan di Duga Lakukan Pemerasan , Menurutnya sudah Melanggar Kode Etik dan dapat di Pidana.

Faktual.News Empat Lawang. Baru-baru ini Viral di Medsos ada nya Oknum Wartawan yang mengatasnamakan dari Media Online Lokal di Duga memeras Lembaga EO dalam agenda besar kegiatan Pemerintah kabupaten empat Lawang.

Berawal dari Oknum tersebut menelpon Eo Penyelenggara kegiatan yang di tunjuk SKPD, untuk membackup acara-acara besar di Empatlawang .

Namun karena tidak adanya skop anggaran di RKA Eo, Oknum tersebut malah membuat berita-berita miring, karena tidak mendapatkan uang 5 juta bermodus Adv.

“Saya sudah jelaskan ke oknum tersebut, yang awal nya nelpon minta uang 5 juta, saya bilang tidak ada karena ini saja anggaran dari SKPD baru di bayar DP , belum full sama sekali, kami ini bekerja untuk membangun empat lawang dan memajukan empat lawang , agar masyarakat bisa menikmati itu ,” ungkap Cua selaku Eo Penyelenggara kegiatan. 

Lalu ke esokan hari nya oknum tersebut memberikan pemberitaan miring, yang menjerumus ke pribadi, dengan isi wa seperti mengancam. 

“ Berita itu dari semalem wa, cuman aku omongke jangan sampai hubungan baik selamo ini karno acara sekali laju kito salah paham “ isi wa oknum tersebut.

 “ Kami sudah ada bukti , kalo memang seperti ini kami akan laporkan ke pihak APh, karena ini sudah meresahkan”ungkapnya cua dengan tegas .

Sementara Wakil Ketua Dewan Pers Pusat RI Muhammad Agung Darmajaya menanggapi kejadian di Kabupaten Empat Pawang Sumatera Selatan, menurut agung sebagai jurnalis atau pers implementasi kode etik jurnalis pada saat membuat berita harus di pahami terlebih dahulu.

“ Mungkin bisa di pahami dahulu kode etik jurnalistik, karena jurnalis ketika membuat berita bukan kata nya, rasanya dan bukan sepertinya , dan yang kedua tidak bisa juga ketika memulai membuat sebuah berita itu karena ada rasa ke tidak sukaan , nah dua hal yang barang kali harus di pahami sebagai jurnalis,” ucap agung .

Di jelaskannya kembali oleh Agung profesi Jurnalis jangan di manfaat untuk menekan lembaga ,itu menurutnya sangat salah dan bukan jiwa seorang jurnalis, karena tugas jurnalis adalah membuat berita yang fakta dengan narasumber yang nyata.

“ Sebagai lembaga atau instansi juga harus pintar dalam memilih media untuk di publik, maka dari itu kami sebagai dewan pers ketika ada yang di rugikan di sebuah berita baik di media online, cetak, radio dan televisi sesuai dengan UU 45 mereka bisa menyampaikan hak jawab terhadap media nya , kalo memang potensi nya unsur pemerasan dan lain-lain kami lebih cenderung untuk mendorong penyelesaian uu 40 sanksi nya kode etik,” ungkapnya .

Selain itu agung juga menjelaskan tetapi ketika ada oknum atau jurnalis yang menggunakan atribut wartawan dan ada nya unsur pemerasan ,Dewan Pers dengan tegas dan sudah membuktikan nya di beberapa tempat yaitu pidana.

“ Jurnalis atau oknum wartwan vape yang ada unsur pemerasan ,saya rasa tegas dan sudah di buktikan beberapa tempat yaitu pidanan dan bisa masuk penjara, dan jika ada modus oknum menawar kan Advantorial lalu tidak di kasih dan mencari-cari kesalahan dengan menayangkan berita yang tidak akurat, dan kalau memang di anggap cukup bukti, maka saya sampai kan penyelesaiannya di luar undang-undang 40 , dan menjadi penting ,” ungkapnya. 

Wakil ketua Dewan pers Pusat menghimbau kepada seluruh Jurnalis indonesia untuk bekerja tunduk dan taat dengan kode etik Jurnalistik.

“ Jadi saya sampaikan kepada jurnalis ketika membuat berita di awali tidak dalam rasa tidak suka atau sponsor, lalu kedua tidak membuat berita katanya,rasanya,seperti nya , karena jurnalis ketika mendapatkan informasi itu langsung menginvestigasi dan mengklarifikasi , maka tentunya potensi kesalahan tidak terjadi , dan terkahir ini menjadi penting terutama pemerintah daerah harus profesional ,butuh lembaga media yang kredibel jelas badan hukum jelas kantor jelas berita dan penanggung jawab serta menjadi penting, karena semua orang dapat membuat media namun tidak profesional , “ pungkasny.by Ujang.