PT MPC dan PT DAM Berani Kangkangi Aturan Dishub Prov Sumsel Hingga Menteri.

Muara Enim, Faktual.News — pengangkutan batu bara yang dikerjakan oleh PT Musi Prima Coal ( MPC ) dan PT DAM makin terus beroperasi. Informasi yang dihimpun oleh awak Media,pengangkutan Batu bara dengan memakai armada tongkang yang melewati sungai Lematang tersebut sudah mulai dilakukan pekan ini.

Sayangnya, proses pengangkutan ini menuai persoalan dengan masyarakat dimana adanya dugaan belum mempunyai izin melintas sungai dari Dishub prov.Sumsel, hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu Kepala Desa Siku H. Karim yang sempat awak media hubungi lewat telepon selular sembari menanyakan hasil pertemuan dengan Bapak Sekda Kabupaten Muara Enim hari Senen tgl 29 Mei 2023, bersama beberapa kades dalam wilayah kabupaten muara Enim yg desanya di lewati oleh tongkang batu bara.

Dimana hasil pertemuan tersebut, ” agar kiranya perusahaan PT MPC dan PT DAM sementara waktu untuk tidak melakukan pengangkutan batubara lewat sungai dahulu,sebelum memenuhi kajian dan izin dari Dishub Prov Sumsel”.

Hal senada disampaikan juga oleh Bapak Sekda Ir. Yulius Kab.Muara Enim prov Sumsel, yang sempat awak media hubungi lewat telepon beliau.  “agar dalam waktu yang dekat ini untuk mengajak para kepala Desa untuk menanyakan perizinan yang berkenaan dengan pengangkutan Batu bara yang di angkut memakai tongkang lewat Sungai Lematang tersebut,untuk kita tanyakan ke Dishub Prov Sumsel,ungkapnya” .

Tujuan nya agar masyarakat tidak mengalami kerugian,dan begitu juga dengan pihak Perusahaan, terangnya.

Hasil penelusuran awak media, ada beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Muara Enim dan kab.Pali yang wilayahnya dilewat Oleh tongkang perusahaan Tambang Batu bara dan angkutan Batu bara PT DAM melalui sungai lematang.

Menurut salah satu warga masyarakat Desa Muara Sungai kabupaten Muara Enim.yang tidak mau ditulis namanya mengatakan ,” bahwa dengan beroperasinya lagi angkutan batu bara lewat sungai Lematang ini kami khawatir akan terjadinya Abrasi sungai,sehingga kebun warga yang ada di pinggir sungai bisa korban dan menderita kerugian, jadilah kami ini kan setiap ayek Rawang dan limpar tebing, tanah pinggir sungai ini terbis, tapi ini kan bencana alam, bukan oleh ombak kapal tongkang Batu bara”. Sambil menceritakan ke awak media dengan logat bahasa daerah nya,hal ini agar menjadi perhatian pemerintah,jangan sampai masyarakat menanggung kerugian,sehingga bagaimana sungai ini bisa di rawat,untuk kehidupan Masyarakat yang masih menggantungkan kehidupan nya lewat sungai Lematang yang di lalui oleh tongkang Perusahaan Batu bara .

Apa lagi “Kalau setiap hari dilintasi tongkang, pastinya gelombang air menjadi besar dan dapat merusak wilayah pinggiran sungai. Inilah yang kami khawatirkan.

Kalaupun perusahaan tetap memaksakan rencananya, mereka meminta kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan dari aktivitas pengangkutan tongkang tersebut.

Dalam pandangan yang sama disampaikan juga oleh Ketua DPD Grib jaya Prov.Sumsel  Junizar ZA  yang sempat awak media mintai pernyataan terkait pengangkutan Batu bara yang lewat sungai Lematang, ia mengatakan,” kita menduga dan patut untuk di pertanyakan pada perusahaan tersebut apakah perusahaan telah memenuhi persetujuan lingkungan atau izin UKL-UPL, dan termasuk izin KSOP nya dari Dishub Prov Sumsel, serta izin pengangkutan batu bara lewat air, meskipun saat ini perusahaan juga tengah mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bernomor SK1502/MenLHK-PHLHK/PPSA/GKM-02/2022, ujar junizar.

Menurut Aktivis muda Sumsel dan Putra kelahiran pali mangatakan,  kita juga akan mempertanyakan ketegasan Gubernur sumatera selatan H. Herman deru terhadap perusahaan tambang PT Musi Prima Coal dan PT DAM. Atas pekerjaan dan pengangkutan batu bara lewat sungai Lematang yang selalu membuat rusuh dan gaduh masyarakat, katanya.

Sebab dari sejumlah Bupati yang telah menjabat di Kabupaten Muara Enim. menurut Ketua DPD Grib Jaya Prov Sumsel, tidak ada satupun Bupati yang mampu menyetop aktivitas perusahaan perusak lingkungan ini, kita berharap Plt Bupati Muara Enim Ahmad Usmarwih Kaffah dapat menyelesaikan persoalan ini, tutup bung Junizar.(Red)