Penggunaan keuangan negara yang transparan merupakan hal yang penting.

Faktual.News Empat Lawang. Dalam menjaga akuntabilitas dan integritas pemerintahan. 

Namun, kelalaian dalam mencantumkan rencana kegiatan di Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Empat Lawang menimbulkan kekhawatiran terkait penggunaan anggaran yang tidak transparan.

Pada hari Senin, 24 Juli 2023, terungkap bahwa DP3A Kabupaten Empat Lawang tidak mencantumkan rencana kegiatan di Aplikasi SIRUP. Padahal, berdasarkan surat edaran kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI No. 17 tahun 2022 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 2023, seluruh pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) diwajibkan untuk memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan untuk seluruh belanja pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam konteks ini, ketiadaan rencana kegiatan yang diumumkan di Aplikasi SIRUP dapat dianggap melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 

Keterbukaan informasi publik, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), juga menjadi penting dalam memastikan penggunaan anggaran negara dapat diawasi oleh masyarakat sebagai kontrol sosial.

Ketua KinProjamin Empat Lawang, Ujang Abdulah, menyatakan keprihatinannya terkait kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran oleh DP3A. 

Ujang menegaskan bahwa pihaknya meminta dinas terkait untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan negara, terutama dalam pengadaan barang dan jasa. 

” Meskipun kegiatan peringatan Hari Anak Nasional bukanlah proses lelang, namun tetap melibatkan penggunaan anggaran yang perlu dicantumkan secara jelas untuk diketahui oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial”, kata Ujang

Peringatan Hari Anak Nasional, yang jatuh pada tanggal 23 Juli setiap tahunnya, memang merupakan momen penting untuk memperingati hak-hak anak. Namun, dalam mengadakan acara semacam itu, diperlukan anggaran dan pengelolaan dana yang transparan agar tidak menimbulkan keraguan dan spekulasi dari masyarakat.

Oleh karena itu, KinProjamin Empat Lawang meminta aparat hukum, khususnya APH (Aparat Penegak Hukum), untuk mereview penggunaan anggaran pada kegiatan peringatan Hari Anak Nasional yang dilaksanakan oleh DP3A Empat Lawang. 

” Dengan melakukan reviu ini, diharapkan penggunaan keuangan negara menjadi lebih jelas dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memantau penggunaannya sebagai bentuk kontrol sosial”, cetusnya.

Tindakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara. 

Pemerintah Republik Indonesia selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi tindak pidana korupsi, dan memastikan bahwa penggunaan anggaran negara dilakukan dengan transparan dan bertanggung jawab.

“Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran adalah langkah positif dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efisien. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan negara, diharapkan korupsi dapat ditekan sehingga dana publik dapat digunakan secara optimal untuk kepentingan rakyat dan pembangunan negara secara keseluruhan”, tukasnya.by Markian